Sumber foto: republika.co.id
GLX Angka - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi mengungkapkan, kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib merupakan gambaran mental penguasa pribumi yang tidak banyak berubah.
“Tragedi pembunuhan Munir menunjukkan dengan gamblang bahwa mentalitas sistem nilai penguasa pribumi di negeri kita belum banyak berubah,” katanya saat Odalam acara Orasi Kebudayaan & Diskusi Publik: Kasus Munir adalah Pelanggaran HAM Berat yang ditayangkan YouTube KontraS, Minggu (6/9/2021).
Pembunuhan Munir adalah simbolis dan ironis
Dalam pidato budayanya, Mochtar mengatakan bahwa pembunuhan Munir 17 tahun lalu dalam penerbangan ke Belanda, adalah simbolis dan ironis, mengingat betapa buruknya sistem nilai di Indonesia sejak usia enam tahun reformasi hingga saat ini.
“Hidup dalam kebusukan publik, dan upaya tanpa henti untuk menutupi kebusukan publik itu. Praktik menindas dan mengorbankan rakyat sudah berlaku sekitar 2,5 abad mendahului kisah Max Havelaar yang terjadi sekitar paruh kedua abad ke-19," katanya.
Mocthar membandingkan Munir dengan tokoh negara
Bahkan, Mochtar membandingkan sosok Munir dengan sejumlah tokoh nasional yang berintegritas tinggi. Ia mengungkapkan, Munir dan tokoh-tokoh tersebut memiliki prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan.
“Praktis tak ada jarak sistem nilai antara para tokoh teladan bangsa kita dengan seorang Munir, yang berpantang diancam memasuki dunia kemewahan yang di mana-mana, apalagi di negeri kita memang banyak bersifat suspect,” ujarnya.
Karakter yang disandingkan dengan Munir
Setidaknya, Mochtar membandingkan Munir dengan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara yang enggan menjelaskan kepada istrinya soal pemotongan nilai mata uang Indonesia hingga setengahnya.
Ia juga membandingkan Munir dengan Mohammad Natsir, yang di puncak kariernya sebagai perdana menteri tampil mengenakan setelan jas.
Selain itu, Mochtar membandingkan Munir dengan Wakil Presiden RI Mohammad Hatta yang tidak bisa membeli sepatu dan kesulitan membayar listrik saat pensiun.
“Bandingkan juga dengan Hoegeng Iman Santoso (Kapolri pertama) yang dengan tegas menolak kiriman perabotan rumah baru yang lengkap dan mewah, dari para cukong Medan saat dia baru diangkat sebagai pejabat tinggi kepolisian di sana,” kata Mochtar.
0 Comments